Posisi tawar Indonesia dalam EU-CEPA dipertanyakan
Posisi tawar Indonesia dalam EU-CEPA dipertanyakan
Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi mempertanyakan posisi tawaran Indonesia dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan negara Uni Eropa yang tergabung dalam Comprehensive Economic Parthenership Agreement (EU-CEPA). Di mana telah dilakukan perundingan putaran ke dua yang dilaksakan di Bali, pada 24-28 Januari 2017.
Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan, perundingan Indonesia-CEPA mencakup isu mengenai pembukaan pasar sektor barang, liberalisasi sektor jasa, pembukaan pembelanjaan pemerintah, pengaturan BUMN, penguatan bidang hak kekayaan intelektual dan perlindungan investor. Berkaitan dengan hal tersebut, belum ada informasi terbuka dari pemerintah bagaimana hasil pada putaran kedua tersebut.
"Perjanjian ini katanya ditandatangani pada 2018, tapi dalam proses perjanjiannya tidak ada filter yang mengetahui isinya apa. DPR sekalipun tidak tahu apa saja persetujuannya. Itu kenapa posisi tawar Indonesia dipertanyakan," tuturnya dalam diskusi EU-CEPA, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).
Menurutnya, perundingan kedua antara Indonesia dengan Uni Eropa tersebut dimotori oleh kepentingan-kepentingan perusahaan transnasional. Dugaan demikian didapat dari adanya agenda negosiasi imitasi dari ketentuan dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership dan Trans Pacific Partnership.
"Alur negosiasi yang tercipta di antara kedua negara mengesampingkan pandangan dan kritik publik yang substansial. Yakni pembukaan akses pasar tanpa tekanan, perlindungan usaha berbasi modal besar bukanlah langkah yang dapat menjamin kemajuan yang berkelanjutan "tuturnya.
Dirinya pun berharap, perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa dapat dipikirkan ulang. Disamping itu, apa setiap negosiasi apapun harus disampaikan kepada publik, supaya ada sisi transparansi.
"Kita minta jangan terburu dan lebih terbuka. Rencananya ada perundingan putaran kedua di Jepang, kita minta hasilnya disampaikan ke publik," tandasnya.
