Briefer Solidaritas Perempuan tentang RCEP
Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights) | Aug 2016
Perdagangan antar bangsa bukan lagi soal kerja sama untuk melengkapi kebutuhan yang tidak diproduksi oleh negeri sendiri. Namun telah bergeser menjadi persaingan, di mana upaya yang dilakukan adalah bagaimana mempertahankan dan memperdalam keterbukaan akses pasar, mendorong konektivitas/keterhubungan (dalam konteks rantai produksi global) dan penyesuaian peraturan (deregulasi). Maka tak heran ketika perundinganperundingan WTO dianggap lambat beberapa tahun belakangan ini, perusahaan dan negara-negara industri/maju pun mengubah fokusnya pada perjanjian perdagangan bebas antar negara (bilateral) dan dalam satu kawasan seperti ASEAN (regional). Dengan harapan dapat mendorong keberlanjutan isu yang sulit diterapkan dalam konteks perdagangan multilateral seperti WTO.
Di tengah mulai berlaku sepenuhnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia sedang mengkaji untuk bergabung dengan TPP (Trans-Pacific Partnership) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. RCEP pun muncul menandingi TPP (Trans-Pacific Partnership) sebagai mega trading bloc1 yang saling bersaing untuk menguasai perdagangan di Asia Pasifik. Namun tidak seperti TPP yang wacananya sangat mengemuka di ruang publik, RCEP nampaknya tidak menjadi perhatian meskipun juga akan berdampak bagi kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan perempuan. Hal yang penting diingat adalah bukan soal siapa yang akan menang dalam persaingan ini. TPP ataupun RCEP, keduanya hanya akan memperkuat kepentingan perusahaan dan negara maju atau negara industri, menghilangkan kedaulatan nasional dan merampas hak-hak rakyat termasuk hak-hak perempuan atas hidup dan sumber-sumber kehidupannya.
Baca selengkapnya Briefer RCEP dari Solidaritas Perempuan