bilaterals.org logo
bilaterals.org logo

Articles by language


Isu kontroversial tidak diatur, tapi masih terbuka untuk ditinjau ulang
Pada perundingan RCEP terdapat beberapa isu yang belum selesai dibahas. Oleh karena itu, tidak memungkinkan perjanjian RCEP ditandatangani pada saat ASEAN Summit nanti.
Tidak mengatur mekanisme ISDS dalam RCEP sudah tepat
Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Surat terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menyampaikan pandangan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam perundingan RCEP karena jelas akan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia.
Ratifikasi perjanjian dagang RI-Australia ditarget rampung akhir tahun
Naskah dan dokumen pendukung kerja sama Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA) telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR sejak 9 Agustus 2019.
Mekanisme sengketa investasi dalam RCEP menghilangkan perlindungan hak rakyat dari kesewenangan investor
Organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menandatangani Perjanjian RCEP karena mekanisme sengketa investasi yang diatur di dalamnya hanya akan melindungi kepentingan investor.
Menang atas gugatan internasional, pemerintah harus tetap waspada
Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik kemenangan Indonesia atas IMFA. Namun, IGJ meminta agar Pemerintah Indonesia tidak lengah atas kemenangan tersebut.
Kaji ulang IEU CEPA harus dilakukan atas dasar hak asasi manusia, bukan kepentingan industri sawit
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak agar pengkajian ulang Indonesia - EU CEPA harus dilakukan atas dasar hak asasi manusia dan bukan kepentingan industri sawit
Surat terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi kepada DPR RI untuk menghentikan proses ratifikasi dan perundingan FTA menjelang pemilu 2019
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI untuk menunda proses ratifikasi maupun perundingan perjanjian perdagangan dan investasi internasional menjelang pemilu 2019
Kejar target finalisasi perjanjian perdagangan bebas, pemerintah perdagangkan hidup dan hak rakyat
Siaran pers: Kejar target finalisasi perjanjian perdagangan bebas, pemerintah Indonesia perdagangkan hidup dan hak rakyat
Surat masyarakat sipil Indonesia mengenai RCEP dan perlindungan varietas tanaman
Masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah agar negosiasi RCEP tidak mewajibkan Indonesia/Negara berkembang lainnya untuk menerapkan system UPOV
Walhi: "Indonesia not for sale"
Aktivis Walhi Sumsel bersama jaringan lainnya melakukan aksi merespon, agenda perundingan ekonomi Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA) putaran ke-6 di Palembang pada 15-19 Oktober, dengan menyatakan ’Indonesia Not For Sale’.
Pelobi minyak sawit berunding dengan Bern
Negosiator Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia memiliki peran ganda yang rumit.
IGJ Sampaikan Sejumlah Catatan Merah dalam Perundingan RCEP
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyampaikan beberapa catatan merah yang harus diperhatikan oleh negosiator terkait dengan bab investasi pada perundingan RCEP ke-23 di Bangkok, Thailand, diantaranya soal ISDS, performance requirements dan export taxes.
Pemerintah Didesak Perjanjian RCEP Berpihak ke Rakyat
Pemerintah diminta mendengarkan masukan publik terkait negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang saat ini memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017 ini.
Stop RCEP: a short film
A short film on the impact of RCEP on the people of Indonesia
Tolak RCEP, wujudkan kedaulatan pangan
Henry Saragih, ketua umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan, RCEP memiliki dampak negatif terhadap petani kecil seperti memberikan monopoli legal atas hak paten benih kepada perusahaan seperti Monsanto dan Sygenta; memberikan kesempatan korporasi melanggar hak-hak pemulia benih, menjadikan subjek hukuman kriminal (penyitaan barang, penjara), tidak hanya hukuman sipil.
Jelang ASEAN RCEP, masyarakat sipil kirim surat terbuka
Jelang perundingan perdagangan bebas ASEAN RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) di Indonesia, organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara mulai melayangkan protes kepada pemerintah di negara-negara yang akan menandatangani perjanjian tersebut.
Perundingan ’rahasia’ ASEAN RCEP
Ketertutupan informasi isi perundingan ASEAN RCEP bukanlah sebuah kebetulan. Ini sebuah kesengajaan dengan tujuan agar publik tidak tahu isi perundingan. Dan ketidaktahuan itu membuat publik tidak berpartisipasi dalam perundingan.
Pemerintah Diminta Serius Lindungi Petani dari Ancaman Perdagangan Bebas
Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi meminta pemerintah serius melindungi petani dari ancaman Free Trade Agreement (FTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas khususnya ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Hadapi Asean RCEP, Pemerintah Diminta Serius Siapkan Strategi Perlindungan Petani
Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk serius melindungi petani dari ancaman FTA, khususnya ASEAN RCEP, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani.