17-Jul-2023
Indonesia for Global Justice
Masyarakat sipil Indonesia menggelar aksi untuk mendesak Komisi Eropa dan Pemerintah Indonesia agar segera menghentikan perundingan Indonesia-EU CEPA karena dalam bentuknya yang sekarang ini mengancam perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat Indonesia.
6-Jun-2023
CNBC Indonesia
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) terang-terangan sebut menjalin kerja sama dengan Uni Eropa (UE) belakangan ini menyulitkan. Karena itu, dia mengaku tengah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tingkah UE tersebut.
16-Jun-2022
Bisnis Bandung
Kemandirian bangsa dalam pergaulan global tergadai demi menghasilkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan kepada rakyat menjadi kebijakan yang haram untuk diterapkan di masing-masing negara anggota.
14-Des-2021
CNN Indonesia
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) bakal berlaku 1 Januari 2022.
15-Okt-2021
Indonesia for Global Justice
Koalisi masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk tidak meratifikasi Perjanjian RCEP sebelum melakukan kajian analisis dampak perjanjian RCEP secara komprehensif.
24-Feb-2021
Indonesia for Global Justice
Masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi terus mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk secara hati-hati mengikatkan komitmen Indonesia di berbagai perjanjian pasar bebas yang memiliki konsekuensi hukum dan inkonsistensi terhadap Konstitusi Indonesia.
17-Nov-2020
BBC News Indonesia
Indonesia dapat kehilangan pasar tekstil dari Jepang dan Korea Selatan akibat dampak ketatnya persaingan dalam perjanjian perdagangan terbesar di dunia, Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).
15-Nov-2020
Indonesia for Global Justice
Jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai pihak, perempuan, petani, nelayan, peneliti yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk tidak menandatangani RCEP yang justru akan semakin memperparah krisis multidimensi yang tengah dihadapi Indonesia hari ini.