bilaterals.org logo
bilaterals.org logo

Articles by language


Perundingan I-EU CEPA membajak hak-hak demokrasi dan mengabaikan dampak bagi masyarakat
Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengkritik I-EU CEPA yang telah membajak hak-hak demokrasi sembari mengabaikan dampak dari perundingan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan perundingan I-EU CEPA diselenggarakan tanpa mendengar aspirasi publik, dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi yang bermakna dari kelompok masyarakat sipil.
Indonesia dan Malaysia jajaki kerjasama perdagangan bebas ASEAN-Mesir
Pejabat perdagangan Mesir, Malaysia dan Indonesia bertemu untuk membahas upaya menjajaki perjanjian perdagangan bebas ASEAN - Mesir karena Mesir telah lama menjadi mitra bisnis bagi negara-negara ASEAN.
Perundingan Indonesia-EU CEPA harus dihentikan untuk pengutamaan kedaulatan ekonomi rakyat dan perlindungan HAM
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi (MKE) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan perundingan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. dengan berpegangan pada prinsip- prinsip utama dalam kerjasama Internasional sesuai dengan Konstitusi.
Indonesia berhasil menambahkan tiga bab baru pada Perjanjian AANZFTA
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menandatangani Protokol Perubahan Kedua Persetujuan Pendirian Kawasan Perdagangan Bebas atau ASEAN–Australia-Selandia Baru 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).
Airlangga: Perjanjian dagang RI-Kanada ICA-CEPA rampung tahun depan
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Internasional Kanada Mary Ng sepakat akan merampungkan perjanjian dagang Indonesia-Canada Comprehensive Economic Agreement (ICA-CEPA) pada 2024.
Perundingan I-EU CEPA: tidak untuk rakyat kecil
Masyarakat sipil Indonesia menggelar aksi untuk mendesak Komisi Eropa dan Pemerintah Indonesia agar segera menghentikan perundingan Indonesia-EU CEPA karena dalam bentuknya yang sekarang ini mengancam perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat Indonesia.
Mendag sebut Eropa rewel, sering ngajak bertarung dengan RI
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) terang-terangan sebut menjalin kerja sama dengan Uni Eropa (UE) belakangan ini menyulitkan. Karena itu, dia mengaku tengah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tingkah UE tersebut.
Indonesia dan Uni Eropa upayakan akselerasi I-EU CEPA - selesaikan putaran ke-13
Indonesia dan Uni Eropa (UE) telah menuntaskan Perundingan Putaran ke-13 I—EU CEPA yang dilangsungkan pada 6—11 Februari 2023 di Badung, Bali. Indonesia dan UE berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam pembahasan teks, terutama dengan penyelesaian Bab Praktik Penyusunan Regulasi/Good Regulatory Practice (GRP) dan bagian Indikasi Geografis dalam Bab Hak Kekayaan Intelektual.
Riset Apindo: FTA malah bikin ekspor Indonesia tekor
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara mitra justru lebih lambat setelah mengikuti perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang dimulai awal tahun 2000-an.
Beban RI hadapi UE kian berat
Di era proteksi atau restriksi dagang, RI perlu memperkuat tim negosiasi sengketa perdagangan. Di sisi lain, rentetan sengketa dan hambatan dagang UE menjadi salah satu indikasi terjadinya fragmentasi ekonomi global.
Pemerintah diminta waspadai dampak FTA bagi industri petrokimia dalam negeri
Dosen ITB Akhmad Zainal Abidin menyoroti potensi Indonesia yang akan kebanjiran bahan baku plastik dari Uni Emirat Arab (UEA) dan bisa merusak industri petrokimia dalam negeri.
MKE: Perjanjian Perdagangan Bebas Harus Dihentikan!
Kemandirian bangsa dalam pergaulan global tergadai demi menghasilkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan kepada rakyat menjadi kebijakan yang haram untuk diterapkan di masing-masing negara anggota.
Perjanjian dagang: Meningkatkan ekspor atau kebanjiran impor?
Perjanjian dagang dengan negara lain tidak hanya bisa meningkatkan ekspor RI namun membuka peluang banjirnya impor misalnya produk tekstil.
Menteri Perdagangan: RI implementasikan RCEP pada medio 2022
Kementerian Perdagangan berharap Indonesia akan mengimplementasikan perjanjian RCEP pada pertengahan Januari 2022. Hal ini mengingat proses ratifikasi di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat masih belum tuntas.
Mendag pastikan RCEP dan IK-CEPA berlaku 1 Januari 2022
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) bakal berlaku 1 Januari 2022.
Kemitraan dagang RI - Eropa berlaku hari ini, termasuk dengan Swiss
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan empat negara yang tergabung dalam EFTA (European Free Trade Agreement–CEPA) mulai berlaku 1 November. Ke empat negara tersebut adalah Indonesia ke Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
Perjanjian RCEP berpotensi luas terhadap kehidupan rakyat, DPR RI harus melakukan kajian dampak sebelum menyetujui ratifikasi
Koalisi masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk tidak meratifikasi Perjanjian RCEP sebelum melakukan kajian analisis dampak perjanjian RCEP secara komprehensif.
Masyarakat sipil tetap kritisi ratifikasi terbaru dari IE-CEPA
Ratifikasi perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dan Swiss melalui skema kemitraan European Free Trade Association (IE-CEPA) dianggap dapat membuka pasar alternatif bagi produk sawit tidak berkelanjutan serta meningkatkan emisi karbon.
Perdagangan Indonesia–Swiss, sawit jadi fokus pemungutan suara
Para pemilih Swiss akan memutuskan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Indonesia pada Minggu mendatang. Isu utama yang diangkat adalah penetapan tarif impor minyak kelapa sawit yang rendah.
Liberalisasi investasi dalam RCEP harus dikaji lagi sebelum diratifikasi
Masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi terus mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk secara hati-hati mengikatkan komitmen Indonesia di berbagai perjanjian pasar bebas yang memiliki konsekuensi hukum dan inkonsistensi terhadap Konstitusi Indonesia.