bilaterals.org logo
bilaterals.org logo

Articles by language


Masyarakat sipil tetap kritisi ratifikasi terbaru dari IE-CEPA
Ratifikasi perjanjian dagang antara Pemerintah Indonesia dan Swiss melalui skema kemitraan European Free Trade Association (IE-CEPA) dianggap dapat membuka pasar alternatif bagi produk sawit tidak berkelanjutan serta meningkatkan emisi karbon.
Perdagangan Indonesia–Swiss, sawit jadi fokus pemungutan suara
Para pemilih Swiss akan memutuskan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Indonesia pada Minggu mendatang. Isu utama yang diangkat adalah penetapan tarif impor minyak kelapa sawit yang rendah.
Liberalisasi investasi dalam RCEP harus dikaji lagi sebelum diratifikasi
Masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi terus mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk secara hati-hati mengikatkan komitmen Indonesia di berbagai perjanjian pasar bebas yang memiliki konsekuensi hukum dan inkonsistensi terhadap Konstitusi Indonesia.
RCEP: Kesepakatan dagang terbesar di dunia ditandatangani, lalu apa artinya bagi Indonesia?
Indonesia dapat kehilangan pasar tekstil dari Jepang dan Korea Selatan akibat dampak ketatnya persaingan dalam perjanjian perdagangan terbesar di dunia, Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).
RCEP akan memperburuk ekonomi Indonesia di tengah pandemi
Jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai pihak, perempuan, petani, nelayan, peneliti yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah untuk tidak menandatangani RCEP yang justru akan semakin memperparah krisis multidimensi yang tengah dihadapi Indonesia hari ini.
Mendag bahas draf RCEP di pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN
Menteri Perdagangan menghadiri pertemuan ‘special caucus’ 10 Menteri Ekonomi ASEAN untuk membahas status draf RCEP dan mengonsolidasikan posisi ASEAN dalam rangka persiapan penandatanganan perjanjian RCEP tahun ini.
ASEAN-Kanada dorong negosiasi perjanjian perdagangan bebas
Pemerintah Kanada dan ASEAN mendorong dimulainya negosiasi untuk Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara kedua pihak guna mempermudah dan meningkatkan kegiatan perdagangan.
Karpet merah investasi di tengah pandemi akibatkan krisis kedaulatan rakyat
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi menilai strategi pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan kebijakan liberalisasi ekonomi hanya akan semakin membuka ruang monopoli korporasi atas sumber daya ekonomi.
Jelang penandatanganan RCEP, Indonesia cs masih buka pintu untuk India
Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sudah hampir rampung dan diproyeksikan dapat ditandatangani sesuai rencana pada November 2020.
Ramai-ramai menolak perundingan RCEP di tengah pandemi
Di tengah penyebaran pandemi Covid-19, perundingan perdagangan RCEP juga terus berlangsung. Seharusnya pemerintah menggunakan momentum pandemi untuk melakukan penilaian (asessment) menyeluruh atas draft terkait perjanjian RCEP.
Indonesia lanjutkan perundingan RCEP ke-30
Di tengah pandemi global Covid-19, Indonesia mengintensifkan perundingan lanjutan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-30 yang digelar secara virtual, Mei ini.
Dampak Corona, perundingan Dagang RI- Eropa terganggu
Selain Uni Eropa, sejumlah jadwal perundingan dagang untuk tahun ini juga rencananya akan ditinjau ulang.
MPR RI harap Preferential Trade Agreement Indonesia-Tunisia bisa segera disepakati
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia - Tunisia yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan, bisa segera menemukan titik temu.
Awas, perjanjian dagang bisa menjadi bumerang
Sebelum membuat perjanjian dagang baru dengan sejumlah negara, ada baiknya pemerintah Indonesia mengevaluasi kembali seluruh perjanjian dagang yang sudah ada.
Isu kontroversial tidak diatur, tapi masih terbuka untuk ditinjau ulang
Pada perundingan RCEP terdapat beberapa isu yang belum selesai dibahas. Oleh karena itu, tidak memungkinkan perjanjian RCEP ditandatangani pada saat ASEAN Summit nanti.
Tidak mengatur mekanisme ISDS dalam RCEP sudah tepat
Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Surat terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menyampaikan pandangan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam perundingan RCEP karena jelas akan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia.
Ratifikasi perjanjian dagang RI-Australia ditarget rampung akhir tahun
Naskah dan dokumen pendukung kerja sama Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA) telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR sejak 9 Agustus 2019.
Mekanisme sengketa investasi dalam RCEP menghilangkan perlindungan hak rakyat dari kesewenangan investor
Organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menandatangani Perjanjian RCEP karena mekanisme sengketa investasi yang diatur di dalamnya hanya akan melindungi kepentingan investor.
Menang atas gugatan internasional, pemerintah harus tetap waspada
Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik kemenangan Indonesia atas IMFA. Namun, IGJ meminta agar Pemerintah Indonesia tidak lengah atas kemenangan tersebut.